Soal PPK Pemilu 2024

SELAMAT DATANG

Sisa waktu: 300 detik

1 Hubungan keterkaitan antara UUD 1945 dan Pembangunan Nasional adalah

Antara Pembukaan UUD 1945 dan Pembangunan Nasional saling berkaitan. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan Pembangunan Nasional. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang terpisah dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan pelaksanaan dari cita-cita nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Rumusan Pembangunan Nasional tersirat dalam Pembukaan UUD 1945.

2 Demokrasi lahir sejak

Ditetapkannya Magna Charta Revolusi Perancis Renaissance Kebudayaan Yunani Kuno Aufklarung

3 Sejak Indonesia Merdeka, Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan

sembilan kali sepuluh kali sebelas kali dua belas kali tiga belas kali

4 Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam

Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 Undang-undang nomor 31 Tahun 2002 Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 Undang-undang nomor 23 Tahun 2003

5Konsep Wawasan Nusantara dalam kehidupan Bangsa Indonesia sangat berguna untuk

Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan POLEKSOSBUDHANKAM. Menyatukan keanekaragaman yang terdapat pada bangsa kita. Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menciptakan kesadaran bela negara bagi warga negara. Membantu terwujudnya kehidupan yang semakin rukun dan damai.

6Pengertian hak azasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah

Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Bebas dari kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan. Kemerdekaan untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah. Hak bekerja sama dengan bangsa manapun juga.

7Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Kepala Daerah diatur dalam

PP 6 Tahun 2005. UU Nomor 32 Tahun 2004. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005. UU Nomor 22 Tahun 2007. UU Nomor 12 Tahun 2003.

8Menurut UU 32 Tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut:

3 bulan hingga 18 bulan, dan/ atau denda Rp 600 ribu - Rp 6 juta. 18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 6 juta - Rp 60 juta. 6 bulan bingga 18 bulan, dan/atau dendc. Rp 600 ribu - Rp 6 juta. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 100 juta - Rp 1 milyar. 18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 6 juta.

9Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh nama ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka :

pada saat pendaftaran langsung ditolak. pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru. Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten/Kota. pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan.

10Anggota DPRD Kabupaten X berjumlah 35. Sebuah parpol memiliki kursi 5 buah. Jika parpol tersebut mengajukan pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah berdasarkan jumlah kursi di DPRD, apakah memenuhi syarat menurut UU Nomor 32 Tahun 2004?

Tidak memenuhi syarat karena hasil pembagian 14, 28. Memenuhi syarat asalkan kursinya ditambah satu. Bisa diperbaiki pada saat verifikasi. Tak penuhi syarat tapi masih bias diperbaiki. Memenuhi syarat.