Soal PPS Pemilu 2024 Part 1

SELAMAT DATANG

Sisa waktu: 300 detik

1KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

Pasal 9 ayat (1). Pasal 9 ayat (2). Pasal 10 ayat (1). Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 ayat (3).

2Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...

Prinsip-prinsip check and balances Sistem proporsional terbuka Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance) Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

3Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali :

Memimpin kegiatan PPK Mengawasi kegiatan Panwascam. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual, dan atau elektronik. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

4 Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali :

Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK. Menerima pendaftaran calon PPK. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. Melakukan wawancara calon anggota PPK.

5Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa?

Pasal 51 Pasal 52 Pasal 71 Pasal 72 Pasal 81

6Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali :

Warga Negara Indonesia Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan

7Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Kepala Daerah diatur dalam

PP 6 Tahun 2005. UU Nomor 32 Tahun 2004. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005. UU Nomor 22 Tahun 2007. UU Nomor 12 Tahun 2003.

8Menurut UU 32 Tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan suara diancam dengan pidana sebagai berikut:

3 bulan hingga 18 bulan, dan/ atau denda Rp 600 ribu - Rp 6 juta. 18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 6 juta - Rp 60 juta. 6 bulan bingga 18 bulan, dan/atau dendc. Rp 600 ribu - Rp 6 juta. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 100 juta - Rp 1 milyar. 18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 6 juta.

9Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani oleh nama ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka :

pada saat pendaftaran langsung ditolak. pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru. Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten/Kota. pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan.

10Anggota DPRD Kabupaten X berjumlah 35. Sebuah parpol memiliki kursi 5 buah. Jika parpol tersebut mengajukan pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah berdasarkan jumlah kursi di DPRD, apakah memenuhi syarat menurut UU Nomor 32 Tahun 2004?

Tidak memenuhi syarat karena hasil pembagian 14, 28. Memenuhi syarat asalkan kursinya ditambah satu. Bisa diperbaiki pada saat verifikasi. Tak penuhi syarat tapi masih bias diperbaiki. Memenuhi syarat.

Selamat, Anda telah menyelesaikan soal.

Nama Peserta:

Alamat:

Jawaban Benar:

Jawaban Salah:

Tidak Di Jawab:

Nilai:

Setelah Anda selesai mengerjakan soal, bagaimana perolehan nilai Anda? sukses atau perlu mengulang? coba lagi

Share :